Konflik Perpenas

Kalah Dengan Yapenas, Perpenas Ajukan Banding

Home / Berita / Kalah Dengan Yapenas, Perpenas Ajukan Banding
Kalah Dengan Yapenas, Perpenas Ajukan Banding Kuasa hukum Perpenas, Baidowi (kiri) bersama Sugihartoyo. (Foto : Syamsul Arifin/TIMES Indonesia)

TIMESSALATIGA, BANYUWANGI – Kekalahan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, tak membuat Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional (Perpenas) terima begitu saja. Melalui kuasa hukum, Ahmad Badawi, Perpenas kubu Sugihartoyo mengaku akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Dia menilai pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut tidak konsisten. Dalam menetapkan pertimbangan putusannya, Hakim menyatakan jika pembuatan Akta Pendirian Perpenas tidak ditandangani oleh ketua dan Sekretaris, sehingga prosesnya dianggap melawan hukum. 

Padahal kata Badawi, proses pembuatan Akta Pendirian Yapenas nomor 9 tahun 1997 juga tidak disertai tanda tangan ketua dan sekretaris atau tanpa kesepakatan pengurus yang lama yang bernaung pada Akta Pendirian Yapenas nomor 11 tahun 1984.

Badawi justru menilai,  Akta nomor 9 tahun 1997 yang dijadikan patokan hakim mengesahkan Yapenas, merupakan Akta yang cacat hukum, karena Akta Pendirian tersebut juga pernah digugat dan kalah di pengadilan.

“Kita menganggap putusan Hakim ini tidak konsisten. Jika pertimbangannya pembuatan Akta Perpenas tidak didasari oleh kesepakatan ketua dan Sekretaris pengurus sebelumnya, maka Akta pendirian Yapenas juga tidak diteken oleh sekeratrisnya. Akta nomor 11 tahun 1984 yang memunculkan Akta 9 tahun 1997 juga dibuat tanpa kesepakatan pengurus lama. Lalu dirubah ke Akta nomor 1 tahun 1998 yang melahirkan Perpenas. Kita meyakini Akta nomor 9 tahun 2015 dengan Notaris Abdul Malik yang sudah disahkan KemenkumHAM nomor AHU-0000101.AH.01.08.TAHUN 2016 sebagai badan hukum yang sah,” papar  Badawi, Selasa (10/1/2017).

Seperti diketahui, mencuatnya nama Yapenas bermula saat pengurus Perpenas Kubu Waridjan menggugat keabsahan Akta Notaris Abdul Malik nomor 9 tahun 2015 yang menetapkan Sugihartoyo sebagai ketua yang sah. Ditengah terjadinya proses gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi antara Sugihartoyo dan Waridjan, Misnadi selaku ketua Yapenas memasukkan gugatan Intervensi, yang menyatakan jika seluruh Akta Pendirian Perpenas yang dimiliki Sugihartoyo dan Akta Perpenas yang sebelumnya dikantongi oleh Waridjan sama sama tidak sah.

Baik Sugihartoyo maupun waridjan selaku pengurus Perpenas tidak berhak mengelola 12 unit pendidikan mulai dari TK, SMP dan SMA maupun Untag Banyuwangi.

Misnadi mengklaim jika selama ini sudah mengantongi Akta pendirian Yapenas sejak tahun 1966 hingga Akta Pendirian Terbaru yang dianggap masih sah bernomor 9 tahun 1997. Merasa pihak yang berhak menguasai unit pendidikan dibawah Perpenas, Misnadi mengajukan gugatan Intervensi hingga Hakim mengabulkan gugatannya. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com